[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 3)

Oleh: Muhammad Reza

A. Kondisi Geopolitik Hindia Belanda

  1. Peranan Pemerintah Hindia-Belanda

Sejak zaman VOC dulu, Pemerintah Hindia Belanda melihat kegiatan ekonomi sebagai alat mencapai kekuasaan dan kesejahteraan. Sebab dari itu, aktivitas ekonomi haruslah diatur sedemikan rupa agar hasil akhirnya selalu menguntungkan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sangat mendominasi dalam segala aspek, terutama dalam aktivitas ekonomi yang ada. Perencanaan roda ekonomi sengaja dibuat untuk mengakomodasi kepentingan Belanda dalam mengumpulkan kapital. Inilah yang tak bisa dilupakan dalam prinsip ekonomi kapital, bahwa selama penjajahan Belanda ekonomi diatur secara rasional dan pragmatik.

Pada 1870, pasca dihapuskannya sistem tanam paksa, lahir gelombang baru dalam pemerintahan Hindia Belanda. Meski ada paham baru, sejatinya pemerintah tetap memegang peran sentral dalam kegiatan ekonomi yang ada seperti dengan menjaga sistem konvensional untuk tetap berjalan guna mendapatkan upah tenaga kerja dan sewa tanah yang murah. Dari sisi pengusaha sendiri, mereka menuntut intervensi langsung dari pemerintah, terutama dalam pembuatan kontrak-kontrak baru dan penguatan kotrak-kontrak lama. Industri perkebunan dan pertambangan sangat bergantung pada kontrak-kontrak yang ada sehingga kontrak-kontrak tersebut harus disertifikasi oleh pemerintah agar memiliki kekuatan. Ialah program Politik Etis, dimana bertujuan menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Sebagaimana pidato Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 memastikan tiket gelombang pembaharuan bagi Hindia Belanda;

“Sebagai kekuasaan yang diilhami kekristenan … Nederland merasa wajib terhadap Hindia Belanda mendorong timbulnya kesadaran, yang tercermin dalam seluruh kebijakan pemerintah, bahwa Nederland memikul beban moril terhadap penduduk negeri itu. Oleh karena itu, saya memberi perhatian luar biasa besar terhadap kesengsaraan penduduk Bumiputra di Jawa. Saya mengharapkan agar dilakukan penelitian sebab musababnya.”

Pidato Ratu Wilhhelmina memiliki empat poin utama usaha untuk menanggulangi keadaan buruk ekonomi rakyat di Hindia Belanda, yaitu: pertama, perlu diselidikinya kemunduran kesejahteraan rakyat; kedua, untuk memajukan usaha-usaha pribumi perlu dihidupkan kembali usaha yang bersifat agraris maupun industri; tiga, diadakannya aturan-aturan untuk mencegah kemunduran rakyat lebih jauh lagi, misalnya dengan jalan pemberian pinjaman sebesar f 30 juta dengan jangka pengembalian selama lima tahun, dan sebagainya; empat, menerima gagasan-gagasan yang dikemukan van Deventer, Kielstra, dan D. Fock yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan pribumi.

Dengan bergulirnya program Politik Etis, nyatanya ada niat terselubung di dalamnya, yakni bahwa formalisasi campur tangan langsung pemerintah dalam perekonomian segera dilaksanakan. Melalui fokus pada pendidikan, irigasi, dan imigrasi yang diusulkan dalam program tersebut, sejatinya program tersebut ditujukan untuk memenuhi standar (pendidikan), serta pemerataan pegawai pemerintah dan pabrik-pabrik modern swasta (transmigrasi). Sementara itu, program irigasi dilakukan untuk memenuhi pengairan perkebunan-perkebunan tebu besar milik swasta, bukan pengairan untuk sawah rakyat pada umumnya sebagaimana yang diwacanakan. Contoh lain lagi, misalnya, pada 1905 dibentuk Departemen Pertanian dengan tugas utama merancang langkah-langkah untuk perbaikan permanen pertanian pribumi, atau dengan kata lain departemen ini bertujuan untuk mengontrol kegiatan pertanian secara langsung. Selain itu, pada 1903, jalur kereta api di Jawa telah beroperasi dengan jarak tempuh sepanjang 1.788 kilometer untuk kereta api negara, 261 kilometer untuk swasta, dan 1.838 kilometer untuk tresm. Tampak bahwa jalur tersebut tidak ditujukan demi kepentingan rakyat, tetapi untuk mengangkut hasil tanaman ekspor dari pedalaman menuju ke pelabuhan, serta mengendalikan pemerintan dan menjaga keamanan.

Dalam perjalanannya, Politik Etis dari pemerintah Hindia Belanda mengabaikan peran penduduk Bumiputra. Penduduk Bumiputra ditempatkan sebagai obyek yang hanya setia menerima program-program pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda hanya ingin membalas budi, bukan membantu penduduk Bumiputra untuk memahami masalahnya dan membantu menyelesaikannya. Singkatnya, Politik Etis digagas untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda, bukan untuk mensejahterakan penduduk Bumiputra karena sejatinya ekspansi kapitalis hanya bisa berlangsung berkat adanya kesinambungan institusi-institusi tradisional.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *