[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 4)

Oleh: Muhammad Reza

  1. Politik Etis

Pidato Ratu Wihelmina menjadi landasan formal dan semakin melegitimasi pelaksanaan Politik Etis. Istilah Politik Etis sendiri sebenarnya berasal dari tulisan Pieter Brooshoof, “De Etische Kurs in de Koloniale Politiek” pada 1901. Dalam tulisan tersebut, Brooshoof menceritakan bahwa kemiskinan Bumiputra tidak hanya terjadi di Jawa tetapi telah menyebar ke seluruh Hindia Belanda. Utang budi kepada Hindia Belanda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah Belanda, tetapi juga kewajiban para penanam modal atau pihak swasta. Karena pihak swasta juga punya andil dalam kemiskinan yang terjadi. Brooshoof menceritakan penderitaan buruh kontrak maskapai perkebunan di Sumatera, dengan mengacu pada Undang-Undang Perburuhan 1880 (kuli-ordonnantie), yang salah satu pasalnya menyatakan “majikan berhak menghukum kuli kontrak bila ketentuan kontrak kerjanya dilanggar (punale sanctie). Perubahan haluan politik Hindia Belanda juga dipengaruhi perubahan ekonomi yang terjadi sebelum 1900, salah satunya dengan keadaan perkebunan gula sempat mengalami kerugian besar akibat perkebunan tebu diserang penyakit-penyakit tumbuhan.

Pemerintahan Belanda yang saat itu berada di tangan koalisi Protestan–Katolik, dengan Abraham Kuyper sebagai salah satu pimpinannya, menggalang kekuatan dengan golongan sosialis demokrat seperti Van Kol dan liberal progresif seperti Brooshoof. Mereka adalah golongan yang paling mengutuk dampak perekonomian liberal dan sangat menganjurkan diterapkannya Politik Etis dengan semangat utama agar campur-tangan pemerintah dalam sektor ekonomi segera dilaksanakan. Pada saat yang sama, pemerintah mengangkat Alexander W. F. Idenburg menjadi menteri jajahan, yang di kemudian hari sangat dihormati karena jasanya dalam melaksanakan garis Politik Etis, dengan tiga prinsip Politik Etis, seperti yang pernah diungkapkan Van Deventer, yakni edukasi, irigasi, dan imigrasi. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah menggelontorkan uang sebesar 40 juta gulden.

Politik Etis sejatinya berakar pada masalah kemanusiaan dan keuntungan ekonomi. Kalangan pengusaha mulai mengubah pandangannya bahwa Hindia Belanda sebaiknya tidak hanya ditempatkan sebagai negara jajahan, tetapi juga sebagai pangsa pasar yang sangat potensial sehingga standar hidup penduduknya perlu diperbaiki. Para pemodal Belanda dan internasional saat itu memang sedang mencari peluang baru bagi investasi dan eksploitasi bahan-bahan mentah, terlebih lagi bagi daerah di luar Jawa. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja Hindia Belanda bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan alasan itu, kepentingan-kepentingan perusahaan yang mendukung pelibatan pemerintah jajahan berlangsung semakin intensif dalam rangka mencapai ketenteraman, keadilan, modernitas dan kesejahteraan.

Pihak aliran kemanusiaan melihat gagasan tersebut menguntungkan Hindia Belanda sehingga mereka menyetujui gagasan tersebut dan hal ini menguatkan fondasi pelaksanaan Politik Etis. Selain untuk memperoleh pangsa pasar dan keuntungan besar, program peningkatan kesejahteraan ini juga untuk menjaga pasokan bahan mentah produk-produk mereka. Di satu sisi, gerakan perlawanan saat itu belum dianggap membahayakan kaum pemodal dan pemerintah kolonial sehingga Politik Etis juga diharapkan dapat merangkul gerakan emansipasi atau perlawanan terhadap kepentingan modal.

Politik Etis tidak hanya dilaksanakan dalam tiga rencana besar (edukasi, imigrasi, dan irigasi), tetapi juga dalam program-program lain. Dalam kasus ini, akan dijelaskan dua program turunan Politik Etis, yakni reorganisasi pemerintahan desa dan reorganisasi agraria. Dua reorganisasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa karena selama ini masyarakat desalah yang paling banyak dirugikan. Selain misi tersebut, pemerintah Hindia Belanda juga melakukan reorganisasi-reorganisasi untuk mencapai tujuan pemerintahan yang sebenarnya, yakni untuk meningkatkan eksploitasi dan keuntungan.

Reorganisasi agraria adalah salah satu cara memperbaiki keadaan pedesaan. Ekstraksi hasil bumi yang selama ini dilakukan pemerintah kolonial belum memberi hasil secara maksimal. Karenanya, kualitas serta kuantitas tenaga kerja dinilai perlu ditingkatkan melalui perubahan kedudukan tanah dan pemerintahan desa. Reorganisasi agraria ditujukan untuk beberapa alasan. Pertama, alasan ideologis, terkait dengan adanya kebijakan Politik Etis yang dicanangkan pemerintah Belanda dan kedua, kepentingan pengusaha Eropa, terutama Belanda, untuk memperoleh efisiensi dan keuntungan dalam penanaman modal di daerah Praja Kejawen.[1]

Politik Etis memiliki makna sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui desa. Pandangan ini sejatinya sudah ada sejak era Van den Bosch. Menurutnya, eksperimen Raffles yang menggunakan desa sebagai instrumen mempertahankan ketenteraman dan ketertiban serta mendongkrak produksi materiil membuat warga desa semakin miskin. Sama halnya dengan yang dilakukan para pengusaha pada periode 1870-1900-an. Ketika itu, paham kebebasan untuk membuka usaha memperlemah solidaritas desa karena pasar-pasar yang dibuka hanya berorientasi kepada ekonomi (produksi).

Para pendukung Politik Etis menjadikan desa tidak hanya sebagai mesin pendongkrak produksi materiil tetapi juga alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta mendorong pemerintahan yang demokratis. Pandangan tersebut diekspresikan dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa pada 1906 yang kemudian dikenal sebagai Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO untuk Jawa dan Madura) serta Inlandsche Gemeente Ordonnantie vou de Buitengesten (IGOB untuk daerah luar Jawa). Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi penduduk desa untuk mengawasi dan mengadministrasikan urusan desa, kekayaan, tanah, pendapatan dan pengeluaran desa demi kepentingan bersama. Penerapan undang-undang itu sekaligus memberikan pendidikan demokrasi politik bagi masyarakat dan memberikan arena praktik bagi pejabat-pejabat Eropa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Demikianlah pemerintah Hindia-Belanda dengan dalih reorganiasi desa dan agraria berusaha membuat suatu sistem yang akan memudahkan mereka dalam memberikan monitoring dan mengawasi setiap pertumbuhan serta meningkatkan jumlah produksi dengan skala yang lebih besar.

  • Monopoli Kapitalis Belanda

[1] Hasanah Mahesti. Ekonomi Politik Kolonialisme. Hlm. 96

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *