[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 5)

Oleh: Muhammad Reza

  1. Nasib Rakyat di Tanah Jajahan

Setelah Belanda berjaya dengan menumpaskan sebuah pemberontakan di Jawa dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenali sebagai Culturstelsel mulai diterapkan. Sistem ini menerapkan kaum pribumi dipaksa untuk menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia dan di ekspor ke daratan Eropa. Sistem Tanam Paksa tidak menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat, bahkan Sistem Tanam Paksa memperlakukan rakyat tanah jajahan sebagai objek bukannya melibatkannya dalam kegiatan ekonomi di Hindia Belanda. Selepas Culturstelsel muncul kembali kebijakan baru yang lebih ringan bahasanya ialah Politik Etis, yang mula awalnya Pemerintah Hindia Belanda ingin memberikan angin segar kepada kaum pribumi melalui sektor agraria, dan Pendidikan. Namun semua itu hanyalah trik baru dengan maksud yang sama. 

Bagaikan sapi perah, rakyat hanya diperas untuk menyetorkan hasil produksi sebanyak-banyaknya. Akhirnya rakyat yang tidak memiliki otoritas dalam menetapkan hasil Panen tanamannya, Ditambah lagi dengan sikap-sikap para kepala desa yang lebih sering meniadi kaki tangan pemerintah kolonial sehingga kebijkannya seenaknya dalam menetapkan luas lahan penduduk yang akan digunakan untuk areal penanaman wajib, berapa penduduk yang harus bekerja sebagai buruh, termasuk menetapkan berapa hasil produksi yang harus dibayar oleh penduduk.[1]

  1. Sektor Ekonomi Rakyat

Terlepas dari semua jenis slogan yang bagus, misalnya Politik Etis, konsesi untuk kebangkitan kekuatan rakyat, pendirian semua jenis sekolah untuk mendapatkan pekerja yang diperlukan untuk perusahaan dan negara, dll. Tujuan dari kebijakan kolonial kapitalis tetap merupakan kelanjutan dari eksploitasi yang menguntungkan, yang disesuaikan dengan tuntutan negara penjajah. Tidak peduli berapa banyak reformasi dalam administrasi dan manajemen agrarian koloni yang diusulkan, semua berujung pada pengerahan terhadap penduduk lokal untuk meningkatkan angka produksi. Sebab, esensi dari kapitalisme ialah mendorong pemeliharaan pemerintahan kolonial selama mungkin, dan oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa kapitalisme tidak akan pernah secara sukarela meninggalkan koloni. Dari sini juga akan tampak bahwa kapitalisme kolonial adalah salah satu bentuk kapitalisme yang paling buruk dan bahwa, untuk berbagai alasan, kapitalisme di koloni cara kerjanya lebih merusak, lebih tidak terkendali, bahkan lebih keras daripada di negaranya sendiri.[2]

Hal ini terus terjadi di Hindia Belanda sebab kala itu penduduk pribumi masih berada pada tahap perkembangan ekonomi-politik yang lebih rendah daripada negeri para penjajah. Selain itu, mayoritas penduduk pribumi terikat pada cara produksi yang secara teknis primitif dan tidak dapat menawarkan perlawanan terhadap kapitalisme seperti kelas pekerja di negara mereka sendiri. Sedangkan sebagian besar penduduk pribumi mempraktikkan pertanian dengan intensitas produksi rendah, terutama karena kurangnya modal dan pendidikan yang tidak memadai.

Sehubungan dengan ini meskipun Belanda berada di wilayah yang sangat kecil, kedudukan para petani Belanda masih sangat terhormat dibandingkan dengan petani Pribumi, para petani Pribumi menjalani kehidupan yang miskin. Kebanyakan dari mereka harus mencari berbagai upah tambahan. Gajinya sangat rendah. Pendapatan rata-rata orang Jawa (di atas mengacu pada Jawa, kondisi di luar daerah berbeda), berjumlah tidak lebih dari f 4 – f 4,50 per minggu per keluarga 5 orang.[3] Penduduk di pedesaan harus diberikan dengan kurang dari f 3.— per minggu, per-keluarga. Standar hidupnya secara signifikan lebih rendah daripada penduduk asli penjajah bahkan dalam hal yang lebih mudah adalah sulitnya penduduk pribumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Demikianlah derita yang dialami penduduk pribumi, jangankan untuk memiliki modal, upah dari hasil bekerjanya pun sama sekali tidak mencukupi untuk kehidupannya bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Tidak hanya itu, sistem pembayaran yang seringkali melalui segala macam gangguan dan lambat, sehingga penduduk pribumi dengan segala tuntutan kebutuhan hidupnya pun akhirnya harus memberikan sewa yang rendah.

Bagi penjajah, ini adalah suatu keuntungan besar. Berkat upah yang rendah ini dan banyaknya tenaga kerja murah (setidaknya di Jawa, di mana kepadatan penduduknya lebih besar daripada di Belanda), keuntungan kolonial menjadi luar biasa besar. Eksploitasi ini sebagian difasilitasi karena mayoritas penduduk pribumi masih memiliki wawasan ekonomi yang rendah. Kaum pribumi sangat sedikit yang menyadari akan keuntungan dari nilai tukar kekayaan tanah dari tanahnya dan dari hasil tenaga kerjanya.

Selain daripada hal diatas, penduduk pribumi pun mengalami hal naas lainya. Sikap dari pemerintah kolonial Belanda di negeri koloninya terbilang hanya sekedar benar-benar meraup keuntungan saja tidak ada itikad baik untuk membangun negeri koloninya. Para pemiliki modal setelah mendapatkan keuntungan dari produksi kemudian seenaknya meninggalkan negeri koloninya. Berbeda di negerinya sendiri dimana para pemiliki modal harus berkontribusi kepada negaranya. Hasil keuntungan para pihak pemodal swasta di negeri koloni tidak ada yang digunakan untuk pembangunan, dan diperuntukan untuk pembentukan modal bagi rakyat. Bahkan bunga dari pajak sewanya sangatlah rendah. Inilah yang mengakibatkan pula di Hindia Belanda jarang adanya perusahaan-perusahaan lokal baru yang memiliki modal untuk produksi. Minimnya modal, besarnya kebutuhan pokok mengakibatkan kaum pribumi mau tak mau harus meminjam uang melalui produk-produk kredit yang memeras, bahkan tak sedikit pribumi yang terjerat riba bahkan sampai pada pegadaian yang merajalela. Sungguh sangat miris!. 

Bahkam bukan hanya minimnya pemodal, penduduk pribumi sudah bagaikan didalam tempurung. Selain pendidikan yang rendah bahkan juga minim informasi dalam sektor perdagangan. Bahkan di Jawa kala itu komoditas perdagangan dikuasai oleh pihak China, Arab, dan Eropa. Terutama Orang-orang Tionghoa membeli produk-produk pribumi dengan harga yang relatif murah lantas dijual kembali ke Eropa dengan harga yang cukup mahal.

Pada sektor ekonomi, rakyat sungguh-sungguh dibuatnya menderita dengan sistem kapitalis kolonialis Belanda. Juga kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh Belanda semakin melanggengkan perekonomian kapitalis dikalangan Hindia-Belanda. Kaum pribumi benar-benar dibuat tak berkutik dari hulu hingga hilir, hanya dijadikan sapi perah bagi majikannya. Kaum elit hanya menjadikan rakyatnya sebagai lacur untuk memenuhi Hasrat nafsunya. 


[1] Zulkarnain. Kesengsaraan Masyarakat Jawa. Hlm. 37

[2] Cramer CH. Koloniale Politiek. Hlm. 11

[3] Ibid

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *