[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 7)

Oleh: Muhammad Reza

  1. Eksistensi Tionghoa di Hindia Belanda
  2. Kong Si Indo-China

Keberadaan komunitas orang-orang Tionghoa (China) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Awalnya, orang-orang Tionghoa berimigrasi ke Indonesia melalui jalur perdagangan, yang akhirnya membentuk beberapa pemukiman yang dikonsentrasikan di wilayah sekitar Kalimantan Barat dan Pulau Bangka sejak tahun 1644 – 1840. Tetapi dalam kurun waktu seratus tahun terakhir jumlah orang Tionghoa di Indonesia meningkat secara substansial, dari sekitar seperempat juta pada pertengahan abad ke-19 menjadi sekitar 1 juta pada tahun 1930. Pertumbuhan ini sebagian besar terjadi sebagai akibat dari dua gelombang besar imigrasi. Yang pertama adalah masuknya tenaga kerja Cina ke daerah perkebunan di Sumatera Utara dan pulau-pulau timah antara sekitar tahun 1860 dan 1890; yang kedua terjadi setelah pemerintah Belanda melonggarkan pembatasan sebelumnya terhadap masuk dan bermukim orang Cina di koloni setelah tahun 1900 dan lebih tersebar luas dan lebih heterogen, karena pedagang Cina menyebar ke seluruh nusantara. Tingkat imigrasi mencapai puncaknya pada tahun 1920-an ketika arus masuk bersih mencapai 40.000 dalam beberapa tahun.[1]

Data lain, sejak tahun 1850 dan seterusnya, beberapa komunitas China mengumpulkan modal yang dapat mereka investasikan di tempat lain. Pada tahun 1892, orang Cina memiliki, misalnya, 45 persen tanah yang secara sah dapat dimiliki oleh non-pribumi, 63 persen dari semua perkebunan pribadi, 31 persen bangunan dan bangunan di atas tanah yang tidak dimiliki secara pribadi, 22 persen dari tonase kapal dan kapal, 18 persen dari pabrik gula, dan 32 persen dari konsesi kayu.

Setelah tahun 1900, jalan utama menuju kekayaan bagi kapitalis Cina adalah dalam produksi gula, penambangan timah, penggilingan padi, perdagangan eceran dan grosir, perkapalan, dan penanaman karet. Persaingan ekonomi bisnis Cina dengan perusahaan Belanda serta dengan pedagang pribumi meningkat secara signifikan karena campur tangan timbal balik yang diperkuat ke dalam sektor ekonomi yang sebelumnya eksklusif dan penghapusan bertahap istilah garis pemisah pekerjaan tradisional.[2]

Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh komersial China telah memberikan mereka basis kekuatan sosial yang relatif otonom – sebuah perkembangan yang dilihat oleh penguasa kolonial sebagai ancaman. Oleh karena itu, sikap dan perlakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap elit ekonomi Cina berubah, bahkan mengarah pada persepsi mereka sebagai ‘saingan utama’ negara  meskipun masih banyak kolaborasi yang terjadi. Lagi-lagi hal itu bermuara pada banyak pembatasan terhadap mereka, peraturan diskriminatif, dan konflik di bawah label ‘Politik Etis’ – sebuah program yang dilaksanakan untuk memperbaiki situasi kaum pribumi. Hal ini memaksa banyak pengusaha China melakukan operasi informal dan ilegal seperti penyelundupan, perjudian, dan perdagangan opium ilegal. Namun, sementara itu, seluruh sistem ekonomi dan administrasi bergantung pada orang Cina dan investasi, pajak, pengumpulan pendapatan, dan kegiatan perdagangan mereka, yang sangat dibutuhkan oleh bisnis Belanda. Dengan kata lain, Orang China sangat diperlukan dalam menjalankan roda ekonomi, tetapi mereka tidak dapat dibiarkan memiliki pengaruh sosial dan politik yang melebihi otoritas individu.

Pada akhir kemudianya, di awal abad 20, akhirnya orang-orang Tionghoa memiliki peranan penting didalam konstelasi politik Hindia Belanda. Hal ini tak terlepas daripada peranan orang-orang China yang memiliki kekuatan baik secara materi ataupun Pendidikan di Hindia Belanda. Mereka terdiri dari anak-anak opsir (Pejababat yang diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda) dan Pengusaha Cina kaya di Jawa. Pada masanya golongan ini mendapat kehormatan untuk memimpin sebab berpendidikan tinggi dan berpengatahuan luas. Tampilnya orang-orang China dalam konstelasi politik Hindia Belanda kala itu telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Politik Akomodasi. Salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang tahun 1907 dikeluarkan untuk mempermudah orang Tionghoa memperoleh status sama seperti orang Eropa. Tahun 1908 dibuka Holandsche Chineesche School (HCS), sekolah pertama berbahasa Belanda untuk anak-anak Tionghoa. Produk Politik Akomodasi yang paling besar pengaruhnya ialah Undang-Undang tentang Kawula Negara Belanda. dalam produk tersebut warga Tionghoa mendapat banyak kelonggaran sebagai “Kawula” seperti kebebasan surat jalan dan Pengadilan Polisi yang sebelumnya sangat ketat.[3]

Kebijakan Belanda terhadap orang Cina berkembang sedemikian rupa sehingga mereka menempati posisi perantara yang penting dalam “struktur kasta colonial”, yang didasarkan pada sistem stratifikasi rasial, antara massa besar rakyat Indonesia dan beberapa orang Eropa yang menduduki tingkat atas. Mereka terlibat terutama sebagai petani, pajak dan operator pegadaian, monopoli garam, dan perdagangan opium atas nama pemerintah Belanda. Dari posisi-posisi kunci tersebut mereka mampu memperluas jaringan kontak komersial ke dalam peminjaman uang, perdagangan grosir dan pembelian produk-produk primer untuk pasar ekspor, meskipun mereka hanya mampu membuat sedikit kemajuan di sektor-sektor kehidupan ekonomi yang didominasi oleh Belanda, seperti pertanian perkebunan, perdagangan ekspor dan impor, grosir dan perbankan.

Jelas bahwa orang-orang Tionghoa dari masa ke masanya secara bertahap membangun suatu komunitas minoritas yang kuat. Peranan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda pun cukup memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Ekonomi pada masanya, sehingga wajar jika pemerintah Hindia Belanda kala itu secara tidak langsung memberikan suatu kedudukan yang istimewa secara strata sosial, padahal mereka merupakan kalangan minoritas. Sedangkan kalangan pribumi tetap berada didalam kasta terendah. Disisi lain, Pemerintah HIndia Belanda pun memberikan suatu kepercayaan dimana orang-orang Tionghoa diberikan tempat dalam tatanan politik, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat pun terkesan menguntungkan mereka.

Disamping fakta orang-orang China mendapat dukungan dari pemerintah Belanda dalam melancarkan usahanya, sehingga mereka mampu mendirikan suatu perkumpulan yang bergerak dibidang perdagangan dengan membentuk kamar-kamar dagang dikota-kota besar yang ada di Hindia Belanda. Beberapa pakar berpendapat bahwa gerakan ini dilatar belakangi oleh persaingan berat antara majikan Indonesia dan Cina, di bidang perusahaan batik. Pada tahun 1892 terjadi penggantian kain pribumi dengan bahan impor yang dibeli oleh pengrajin batik melalui perantara Tionghoa, mengakibatkan pemegang kekuasaan dalam perdagangan ini beralih ke tangan Cina. Sebab bagaimapun Industri batik pada waktu ini merupakan perusahaan home Industry dan sanggar kecil-kecilan. Pedagang besar dan perantara menyalurkan kain, bahan celupan warna, dan lilinnya, dan pada waktu tertentu mengumpulkan dan memasarkan hasil yang sudah selesai. Kain katun yang halus yang dikenal sebagai kain batik yang dipakai sebagai bahan baku untuk seluruh proses membatik disediakan oleh pabrik Eropa telah menggeser tenunan pribumi. Pada prosesnya, di awal abad 20 bahan celupan kimia mulai menggantikan nila dan bahan celupan asli lainnnya. Sekarang celupan ini pun menjadi bahan impor dan ditangani oleh orang Cina. Dirasakan bahwa orang Tionghoa makin lama makin kuat menguasai Industri batik yang memberi kepadanya kesempatan besar untuk menarik keuntungan karena dapat mengendalikan barang impor yang sangat diperlukan.[4] Keberadaan komoditas dagang China di Hindia Belanda yang semakin diatas angin membuat mereka semakin berani dalam melakukan monopoli dagang dan eksploitasi bahan baku, terutama dalam pembuatan kerajinan batik. Kondisi inilah yang memunculkan kesadaran dari kaum pribumi sehingga mulai terangsang karena sering berhubungan dengan Barat. Kaum pribumi kini mulai berani menentang hak-hak istimewa dari bangsawan lokal terhadap manusia dan barang-barangnya. Maka para pedagang dan pengrajin dari kaum pribumi, terkhusus di Surakarta memutuskan untuk bersatu dan membentuk suatu organisasi yang dapat mengakomodir aspirasi dan hak-haknya. Pada tahun 1905 Haji Samanhoedi di Surakarta (Solo) akhirnya hadir memprakarsai sebuah organisasi perdagangan Indonesia diawali dari kalangan pedagang batik disana.


[1] Mackie. JAC. The Chinese in Indonesia. Hlm. 6

[2] Mackie. JAC. The Chinese in Indonesia. Hlm. 8

[3] Choirul Mahfud. Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia. Hlm. 59

[4] Riswan Rambe. Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era Pra Kemerdekaan. Hlm. 72

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *